PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kota Batam

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan informasi publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Republik Indonesia (R.I.) No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah R.I. No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Derah; maka maka diterbitkanlah Peraturan Walikota Batam No.   Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tanggal             2017.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur antara lain tentang:

  1. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  2. Akses Informasi dan Dokumentasi
  3. Hak dan Kewajiban
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  5. PPID Pembantu, dan
  6. Pemohon Informasi dan Dokumentasi

PPID bertugas mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi pada tingkat Provinsi, sedangkan pada setiap tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tugas yang sama dilakukan oleh PPID Pembantu. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi, dengan susunan keanggotaan terdiri dari PPID, Atasan PPID, Sekretariat, dan Bidang-bidang.

Tugas PPID

Uraian tugas PPID adalah sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyrakat.

Kewenangan PPID

PPID memiliki kewenangan antara lain:

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional
  3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik, dan
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ataupejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.